Hukuman Untuk Korban Pemerkosaan

Hukuman Untuk Korban Pemerkosaan – Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mendesak penegak hukum untuk mengkaji ulang hukuman terhadap W, 15 tahun, korban pemerkosaan yang divonis 6 bulan penjara. Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Yohana Yembise mengatakan penentuan hukuman terhadap korban pemerkosaan harus mengacu pada Undang-Undang Perlindungan Anak.

“Hukuman bisa saja berubah,” kata Yohana kepada awak media, kemarin. Pada 19 Juli lalu, majelis hakim Pengadilan Negeri Muara Bulian, Jambi, menyatakan W bersalah karena telah menggugurkan janin yang dikandungnya. W hamil akibat diperkosa oleh AS, kakak kandungnya.

Ia terpaksa melakukan aborsi karena didesak oleh AD, ibu W dan AS. Pihak kepolisian, kejaksaan, dan hakim menganggap perbuatan W melanggar Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi karena menggugurkan janin yang telah berusia di atas 40 hari. Proses hukum terhadap kasus W saat ini masuk tahap banding ke Pengadilan Tinggi Jambi.

Komisi Yudisial dan Pengadilan Tinggi Jambi saat ini juga sedang melakukan pemeriksaan terhadap para anggota majelis hakim yang menyidang W serta Ketua PN Muara Bulian, Derman P. Nababan. Pemeriksaan dilakukan karena adanya laporan sejumlah aktivis perlindungan anak dan perempuan mengenai dugaan pelanggaran dalam proses hukum W. Menurut Yohana, W adalah korban pemerkosaan dan melakukan aborsi saat dalam tekanan.

Karena itu, ia berharap aparat penegak hukum perlu menelaah lagi vonis terhadap W. Kementerian telah menerjunkan tim untuk menelaah hasil putusan pengadilan tersebut. Kajian juga dilakukan untuk melihat seberapa besar dampak psikologis yang dialami korban. Dalam waktu dekat, kata Yohana, hasil telaah itu akan ia sampaikan kepada penegak hukum untuk dijadikan pertimbangan dalam mengkaji ulang putusan. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak menyatakan anak yang menjadi korban kejahatan mesti mendapat rehabilitasi dan jaminan keselamatan.

Karena itu, seluruh hak korban seperti hak untuk mendapat bantuan hukum, pemulihan dari trauma, serta rehabilitasi psikososial mesti dipenuhi. Ketua Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), Susanto, mengatakan lembaganya bakal memantau proses banding kasus W. Menurut dia, pengawasan terhadap hukum yang berjalan perlu dilakukan agar korban mendapat putusan yang adil. “Kami terus memaksimalkan advokasi pentingnya perwujudan pengasuhan ramah anak,” katanya.